Bocoran Gaji PNS Tahun Akan Naik 2023 Dari Anak Buah Sri Mulyani

Pada 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membacakan pidato kenegaraan dan pernyataan pemerintah tentang RUU APBN dan Nota Keuangan Negara 2023. Biasanya saat membaca nota keuangan ini, terdapat bocoran soal kenaikan upah bagi para pekerja. Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pejabat Umum Negara (PNS).

Namun, dalam nota keuangan ini, Jokowi tidak menyinggung soal kenaikan gaji PNS. Bahkan pada sore harinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga tidak memberikan bocoran yang menjelaskan pokok-pokok RAPBN 2022.

Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinur Prastowo mengatakan, penyampaiannya masih dalam bentuk RUU, keputusan naik atau tidaknya gaji PNS akan dibicarakan dengan DPR dan disahkan. .

Bocoran Gaji PNS Tahun Akan Naik 2023 Dari Anak Buah Sri Mulyani

Bocoran Gaji PNS Tahun Akan Naik 2023 Dari Anak Buah Sri Mulyani

“Kemarin masih RUU, nanti dibahas dengan DPR dan disahkan menjadi undang-undang,” katanya kepada Liputan6.com, Selasa (23/8/2022). Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang rencana kenaikan gaji PNS.

Namun, dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI pada 1 Juli lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, anggaran belanja pegawai akan meningkat pada 2023. Salah satu pos belanja pegawai antara lain gaji pejabat publik.

Baca Juga :  Microsoft Meningkatkan Aplikasi Foto Windows 11 Dengan Integrasi OneDrive

Hitungan Sri Mulyani

Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan telah menyiapkan belanja pegawai untuk tahun 2023 dengan mengantisipasi perubahan sistem penggajian dan pensiunan PNS.

Dia menjelaskan, belanja barang pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp62,2 triliun, meningkat 7,7% dari tahun 2022 sebesar Rp57,7 triliun. Di sisi lain, anggaran belanja real estate tahun depan akan lebih tinggi dari anggaran 2021 yang hanya Rp 52 triliun.

Oleh karena itu, anggaran untuk biaya pegawai juga akan meningkat pada tahun 2023 menjadi Rs 257,2 triliun, meningkat 3,3% dari Rs 249,1 triliun tahun ini. Menurut Sri Mulyani, anggaran pemerintah telah disiapkan untuk mendukung adaptasi model kerja PNS baru yang efektif dan efisien di masa depan. Ia juga mengingatkan, kebijakan kepegawaian tahun depan juga bertujuan untuk menerapkan kerja yang lebih fleksibel bagi PNS.

Terakhir di 2019

Selain itu, pemerintah juga terus melaksanakan reformasi birokrasi secara komprehensif dengan tujuan mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang semakin profesional dan berintegritas.

Baca Juga :  6 Fitur yang Membuat Ekosistem Apple Menakjubkan

“Reformasi birokrasi akan tetap dipertahankan sebagai elemen pendukung peningkatan produktivitas. Kualitas layanan publik perlu ditingkatkan karena Indonesia masih berada di bawah tingkat median pendapatan. kata Sri Mulyani dalam rapat bisnis dengan Badan Anggaran DPR saat itu.

Terakhir kali pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil adalah pada tahun 2019, sebagaimana diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membacakan catatan keuangan pada bulan Agustus 2018. Saat itu, gaji pokok pegawai negeri sipil meningkat sekitar 5%, yang besarnya bervariasi menurut kelas dan senioritas.

Dengan tidak adanya kebijakan gaji PNS pada tahun 2023, sudah tiga tahun PNS tidak mengalami kenaikan gaji.

Rincian

Sebagai informasi, kebijakan kenaikan upah pejabat publik pada tahun 2019 diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 15/2019. Isinya perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Disiplin Penggajian Pegawai Negeri. Peraturan tersebut mengatur rincian gaji PNS sebagai berikut:

Grup IA: Rp 1,56 juta hingga Rp 2,33 juta per bulan

Grup IB: Rp 1,7 juta hingga Rp 2,47 juta per bulan

Kelas IC: Rp 1,77 juta hingga Rp 2,57 juta per bulan

Baca Juga :  6 Tips Panduan Memilih Kartu Kredit Terbaik Untuk Nasabah Pemula

ID Grup: Rp 1,85 juta hingga Rp 2,68 juta per bulan

Grup II A: Rp 2,02 juta hingga Rp 3,37 juta per bulan

Golongan II B: dari Rp 2,2 juta menjadi Rp 3,51 juta per bulan

Kategori II C: dari Rp 2,3 juta menjadi Rp 3,66 juta per bulan

Golongan II D: Rp 2,39 juta sd Rp 3,82 juta per bulan

Golongan III A: dari Rp 2,57 juta menjadi Rp 4,23 juta per bulan

Golongan III B: Rp 2,68 juta hingga Rp 4,41 juta per bulan

Kategori III C: dari Rp 2,8 juta menjadi Rp 4,6 juta per bulan

Golongan III D: Rp 2,92 juta sd Rp 4,79 juta per bulan

Golongan IV A: dari Rp3,04 juta menjadi Rp5 juta per bulan

Golongan IV B: dari Rp3,17 juta menjadi Rp5,21 juta per bulan

Golongan IV C: dari Rp3,3 juta menjadi Rp5,43 juta per bulan

Golongan IV D: Rp 3,44 juta sd Rp 5,66 juta per bulan

Golongan IV E: Rp3,59 juta sd Rp5,9 juta per bulan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.