Beban Berat Bagi UMKM Bila BBM Naik

Ingrid Kansil, Presiden Umum Liputan6.com, Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia (IPemi) Jakarta, memprediksi kenaikan harga BBM atau minyak pemanas bisa mencekik leher rakyat kecil. Peningkatan tersebut juga akan berdampak pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang baru muncul dari dampak pandemi Covid-19.

Pidato kenaikan harga BBM yang dilontarkan pemerintah memicu beberapa kontroversi. Masyarakat yang sudah terbiasa memanfaatkan objek BBM bersubsidi. Karena biaya hidup meningkat, sementara pendapatan tidak berubah.

Beban Berat Bagi UMKM Bila BBM Naik

Beban Berat Bagi UMKM Bila BBM Naik

“Ini dilihat sebagai peningkatan beban masyarakat menengah ke bawah. Mengingat masyarakat inilah yang paling diuntungkan dengan BBM bersubsidi,” kata Ingrid kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Bukan hanya orang biasa. Para pelaku ekonomi, khususnya di sektor UMKM, juga prihatin dengan kebenaran narasi tersebut. Karena umumnya, ketika harga BBM naik, semua kebutuhan pokok meningkat. Sementara itu, pelaku komersial di sektor ini seringkali dikecualikan dari program kesejahteraan sosial (bansos) pemerintah.

Padahal, sebagian besar UMKM dan pelaku ekonomi informal lainnya sangat bergantung pada BBM bersubsidi untuk menjalankan usahanya.

Baca Juga :  7 Cara Menghemat Uang Untuk Asuransi Mobil Saat Inflasi Meningkat

“Kenaikan harga BBM akan berdampak besar pada biaya produksi. Oleh karena itu, kenaikan harga bahan baku tak terhindarkan “, kata Ingrid.

Karena itu, dia meminta pemerintah mengkaji dengan seksama apakah mereka benar-benar ingin menaikkan harga BBM. Salah satunya dengan lebih memperhatikan UKM dan ekonomi kreatif.

Tak Sejalan dengan PEN

Menurut Ingrid, kenaikan harga BBM tidak sejalan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang kerap diambil alih pemerintah.

“Mereka baru saja diangkat dari beban pandemi Covid-19. Jangan kembali ke timbangan dengan naiknya harga BBM,” pintanya.

Bahkan Wakil Sekjen (Wasekjen) Partai Demokrat membantah adanya kenaikan harga telur. Ironisnya, hal semacam ini terjadi di negara yang memiliki banyak akses terhadap peternakan.

“Merupakan mimpi buruk melihat harga telur lebih mahal dari harga ayam potong. Pemerintah harus turun tangan untuk menstabilkan harga telur, karena telur adalah makanan sehari-hari dan ada kekhawatiran kenaikan harga ke masyarakat,” pungkasnya.

Harga BBM Masih Dievaluasi dalam 2 Hari

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih membahas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau solar. Saat ini, pemerintah masih melakukan evaluasi untuk 2 hari ke depan.

“Untuk penilaian (harga BBM), masih berlangsung 1-2 hari lagi,” kata Airlangga di Istana Negara Jakarta, Rabu (24/8).

Baca Juga :  Pemerintah Akan Tambah Bantuan Bansos Jika Harga BBm Naik

Hasil evaluasi, kata dia, akan dikomunikasikan terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo. Baru setelah itu akan diambil keputusan bersama antara pemerintah dan kepala negara.

“Minggu ini akan kami informasikan kepada Presiden, akan diinformasikan terlebih dahulu “, dia berkata.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kembali mengisyaratkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Dia mengatakan tahun ini pemerintah telah mengalokasikan dana hingga Rs 502 triliun hanya untuk menahan harga bahan bakar dari kenaikan harga yang terjangkau.

Mewakili Presiden Joko Widodo, ia juga meminta masyarakat memahami kondisi keuangan negara terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah tidak bisa lagi menahan kenaikan harga BBM di tingkat konsumen karena harga minyak dunia terus naik.

“Pak Jokowi memahami orang dari bawah, tetapi sebagai rakyat kita perlu memahami keuangan negara,” kata Bahlil kepada UMK NIB Award untuk Aktor Perorangan di Yogyakarta, Selasa (23/8).

Bahlil mengatakan jika pemerintah terus menindak harga BBM, anggaran subsidi bisa turun menjadi Rp 600 miliar. Sedangkan penerimaan negara tahun ini diperkirakan mencapai Rp 2,35 triliun.

“Jadi kalau Rp 600 triliun digunakan untuk subsidi, berarti 25% penerimaan APBN kita hanya untuk subsidi,” kata Bahlil.

Harga BBM Pertalite Boleh Naik, Asal Jangan di Atas Rp 10 Ribu per Liter

Masalah kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, termasuk pertalite, semakin menjadi-jadi. Apalagi setelah pemerintah mengakui anggaran subsidi sektor energi sebesar Rs502,4 triliun terlalu besar.

Baca Juga :  Berikut 7 Tips Jitu Klaim Asuransi Mobil Agar Diterima & Tidak Ditolak

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai kenaikan harga perthalite sangat realistis agar beban subsidi pemerintah tidak bertambah.

Namun, dia menyarankan agar kenaikan harga tidak melebihi Rs 10.000 per liter. Selain membuat kantong lebih berat, juga akan membingungkan konsumen karena nilai ecerannya tidak jauh berbeda dengan Pertamax yang dibanderol Rp 12.500 per liter.

“Kalau diremukkan maksimal Rp 10.000 (per liter), ya tidak lebih, akan terlalu berat bagi masyarakat “, kata Mamit kepada Liputan6.com, Rabu (24/8/2022).

“Misalnya di atas 10 ribu rupiah, pertalite ditekan, langsung di Pertamax. Lagi pula, Pertamax selalu di bawah harga keekonomian “, dia berkata.

Di sisi lain, Mamit tidak ingin harga pertalite terlalu rendah, di bawah Rp 10.000 per liter. Pemerintah akan menghadapi banyak risiko jika label harga dipasang.

”Ya kalau kurang dari Rp 10.000, tax space-nya akan berkurang. Sementara tarif (pertalite) semakin rendah,” katanya.

“Risikonya akan ada libur BBM bersubsidi pada Oktober-Desember. Jadi, apakah risiko ini juga bisa diatasi? Tapi pemerintah masih bingung,” keluh Mamit sambil tertawa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.